OTONOMI BIDAN (Akuntabilitas Bidan, Dasar dan aspek legal) | Rankingkelas.com

Otonomi Bidan adalah materi pelajaran kebidanan yang akan kita bahas kali ini, adapun disini kita akan memngupas tuntas mengenai pengertian akuntabilitas bidan, otonomi bidan,dasar otonomi dan aspek legal otonomi  bidan. semoga membantu.

Otonomi Bidan

pengertian akuntabilitas bidan, otonomi bidan,dasar otonomi dan aspek legal otonomi  bidan

 

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan, merupakan suatu hal penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia.
Akuntabilitas bidan adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based.

Dengan adanya Legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonom dan mandiri untuk bertindak secara professional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

     Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:
  1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
  2. Penelitian dalam bidang kebidanan
  3. Pengenbangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
  4. Akreditasi
  5. Sertifikasi
  6. Registrasi
  7. Uji kompetensi
  8. Lisensi

     Beberapa dasar dalam otonom dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut :
UU kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
  1. Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan
  2. Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007
  3. Standar pelaanan kebidanan Tahun 2001
  4. PP No. 32/Tahun 1996 tentang kesehatan
  5. UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah
  6. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
  7. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi
  8. KUHAP dan KUHP 1981
  9. UU yang terkait dengan hak reproduksi dan keluarga berencana:
9.1 UU  No 10/1992 tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera
9.2 UU No. 23/2003 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Dalam Rumah Tangga

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »
Klik (X) kali tuk menutup
Dukung kami dengan ngelike fanspage ×